WARTA KOTA, PALMERAH--- Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Robaytullah Kusuma Jaya, mendesak pegawanegeri penegak hukum biar memeriksa seluruh aset Presiden Kedua RI Soeharto.
Menurut Robaytullah Kusuma Jaya, pengusutan aset Soeharto sebagai bukti penegakan supremasi aturan dan rasa keadilan, supaya aturan tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
"Siapapun yang terindikasi merugikan keuangan negara harus dihukum, tak boleh pandang bulu. Misalnya menyerupai masalah Supersemar. Tidak boleh ada sekelompok keluarga yang turut serta mempermainkan proses penegakan aturan di negara ini," kata Robaytullah dalam keterangan tertulis, Selasa (4/12/2018).
Menurut Robaytullah, Soeharto secara resmi didakwa oleh Jaksa Agung pada 8 Agustus 2000 alasannya menggelapkan 571 juta dolar AS dari tujuh yayasan, yayasan tersebut diketuai Soeharto.
Termasuk masalah penyelewengan proyek kendaraan beroda empat nasional yang pernah digugat oleh Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO alasannya dianggap antara lain melanggar pasal menunjukkan perlakuan diskriminatif.
Dengan kata lain, masalah korupsi pada masa orde gres menjadi legal alasannya mempunyai payung aturan berupa keputusan presiden.
Namun nasib pengusutan masalah penyelewengan dana yayasan dan proyek kendaraan beroda empat nasional menggantung bahkan upaya memburu harta Soeharto ke Swiss, tak ada hasil.
Akan tetapi, Robaytullah beropini ketika ini kinerja pemberantasan korupsi sudah semakin maju dan mempunyai banyak kolaborasi internasional terkait masalah pembersihan uang.
Seharusnya upaya pengusutan aset-aset Soeharto sudah sanggup kembali dilakukan.
"Infrastruktur pemberantasan korupsi ketika ini sudah semakin maju, apalagi kini Indonesia dan negara-negara di dunia sudah berkomitmen untuk menjalankan pertukaran berita keuangan atau Automatic Exchange of Information dan Financial Action Task Force untuk memerangi pembersihan uang. Seharusnya memudahkan upaya pengusutan harta kekayaan Soeharto secara tuntas," kata Robaytullah.
Robaytullah mengatakan, ada sejumlah nama-nama dari keluarga Cendana masuk dalam dokumen Paradise (Paradise Papers), sebuah dokumen yang mengungkap sejumlah nama para penguasa politik dan orang kaya secara individu memakai kerumitan struktur yayasan dan perusahaan-perusahaan tertutup untuk melindungi uang mereka dari otoritas pajak atau menyembunyikan transaksi mereka.
Adanya dokumen ini, berdasarkan Robaytullah, seharusnya menjadi momentum bagi penegak hukum untuk memeriksa harta kekayaan dan masalah korupsi keluarga Soeharto.
"Kemarin sudah ada nama-nama yang tercantum dalam Paradise Papers, mau tunggu apa lagi? Harus segera diusut tuntas demi rasa keadilan dan kesepakatan kita terhadap impian reformasi," katanya.
• Prabowo Bilang Korupsi di Indonesia Seperti Kanker Stadium Empat, Jokowi: Kalau Bicara Gunakan Data
• Pernyataan Kebencian Ahmad Basarah PDIP Bilang Soeharto Guru Korupsi Lukai Rakyat Indonesia
• Soal Soeharto Guru Korupsi, Sekjen PDIP Pertanyakan Posisi Amien Rais sebagai Tokoh Reformasi
baca Lagi deh http://wartakota.tribunnews.com/2018/12/04/gmni-mendesak-penegak-hukum-mengusut-seluruh-aset-presiden-kedua-soeharto