Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian perihal relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI dinilai mengancam keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah selama ini. Terkait hal itu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan harus ada keseragaman langkah diantara para menteri dan Presiden.
Hal itu disampaikan Bamsoet, sapaan akrabnya dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema “Tunda Relaksasi Pelepasan Daftar Negatif Investasi (DNI), Jokowi Pro UMKM?” di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (29/11/2018). Turut hadir sebagai pembicara, Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait dan Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadaila.
“Semua orang tahu Presiden Jokowi pro UMKM. Tapi kalau kebijakan yang diambil oleh menteri-menterinya ini bertentangan dengan harapan Presiden,” tandas legislator Partai Golkar itu.
Bamsoet menuturkan, perilaku DPR RI terang meminta kebijakan tersebut perlu ditinjau kembali atau bila perlu dibatalkan. Hal serupa juga disuarakan KADIN dan HIPMI yang lalu mendapat balasan dari Presiden Jokowi dalam Rapimnas KADIN di Solo.
“Ternyata memang kemarin Presiden memberikan kepada kita bahwa draf tersebut belum hingga ke mejanya. Artinya, menteri ini mengumumkan sesuatu yang Presiden belum setuju,” kata Bamsoet.
Padahal, salah satu cara mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang berkeadilan yaitu dengan memperkuat UMKM serta mendorong ekspor nasional dan pembangunan industri yang berdaya saing. Terbukti, bantuan UMKM pada PDB Indonesia mencapai 60 persen.
“DPR sebagai bunyi DPR ingin mengimbau satukan langkah, satukan perilaku dalam pemerintahan ini biar kebijakan yang lahir dari istana tidak menciptakan resah masyarakat. Kita tidak ingin pemerintah ini gagal, kita ingin pemerintahh ini sukses mensejahterakan masyarakat,” tambah Bamsoet.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait mengapresiasi langkah Presiden yang telah mencoret kebijakan relaksasi DIN dari paket kebijakan ekonomi ke-16. Menurutnya, kesepakatan dan keberpihakan pemerintah terhadap UMKM dalam negeri tak perlu diragukan lagi.
Bahkan, lanjutnya, Presiden telah melaksanakan penurunan bunga kredit perjuangan rakyat (KUR) dari 23 persen menjadi 7 persen, pajak UMKM yang dulunya 1 persen menjadi 0,5 persen. Pemerintah juga mengeluarkan kredit tanpa agunan dari Rp 5 juta menjadi Rp 25 juta.
Legislator PDI Perjuangan ini pun menyanyangkan visi misi Menteri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang justru bertentangan dengan harapan pemerintah.
“Saya pikir dihentikan ada lagi ke depan menteri yang tidak satu suara, semoga tidak terjadi lagi di masa mendatang,” tandasnya. (*)
baca Lagi deh http://www.tribunnews.com/nasional/2018/12/01/langkah-presiden-dan-menteri-harus-seirama